Pemberdayaan Masyarakat dalam Konservasi Hutan di Indonesia

Kerusakan hutan

Kerusakan hutan

Salah satu keberadaan penting manusia dalam kehidupannya di muka bumi adalah posisinya sebagai makhluk lingkungan. Sederhananya, eksistensi manusia dalam seluruh aktivitas hidupnya, baik fisik maupun non fisik, dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan yang menjadi ruang manifestasinya tersebut. Jika pengaruh lingkungan cenderung pasif, maka pengaruh manusia lebih bersifat aktif. Pada konteks ini, dapat dikatakan bahwa segala perilaku ekologis manusia memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan baik positif maupun negatif, termasuk dalam upaya pelestarian hutan dan seluruh daya dukungnya.

Negara Indonesia yang terdiri dari 17.058 pulau itu memiliki keanekaragaman tumbuhan, hewan jasad renik yang lebih besar daripada negara-negara tetangganya. Hal ini terjadi karena keadaan alamnya yang berbeda dari satu pulau kepulau lainnya, bahkan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam pulau yang sama. Sistem perpaduan antara sumber daya hayati dan tempat hidupnya yang khas itu, menumbuhkan berbagai ekosistem, yang masing-masing menampilkan kekhususan pula dalam kehidupan jenis-jenis yang terdapat didalamnya.

Sumber daya hayati yang paling banyak dieksploitasi pemanfaatannya adalah sumber daya yang terdapat dalam ekosistem hutan hujan yang terletak di dataran rendah. Dari segi ekonomi memang ekosistem hutan semacam inilah yang dapat mendatangkan keuntungan terbesar karena mengandung kekayaan paling tinggi yang disebabkan oleh adanya keanekaragaman hayati yang terbesar pula. Lagipula bagian terbesar hutan-hutan Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropik yang terletak di dataran rendah itu. Di dalam hutan semacam ini tumbuh berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis tinggi.

Secara internasional hutan Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia dan dianggap signifikan mempengaruhi iklim dunia. Selain itu, sebagai sumber keragaman hayati dunia hutan Indonesia telah menjadi perhatian untuk dipertahankan keberadaan dan tingkat mega biodiversity, yang memiliki 10 persen tumbuhan berbunga di dunia, 17 persen spesies burung , 12 persen satwa mamalia, 16 persen satwa reptilia, dan 16 persen spesies amphibia, dari populasi dunia.

Oleh karena itu, pengelolaan hutan Indonesia perlu dilakukan secara profesional dan terencana sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara optimal, tanpa mengurangi kemampuan hutannya menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal, nasional, maupun regional, bahkan internasional.

Kelestarian hutan menjadi permasalahan krusial yang dihadapi oleh umat manusia terkait kondisi lingkungan dewasa ini. Permasalahan ini tidak hanya ditandai oleh berkurangnya ekosistem hutan dan penurunan kualitasnya sebagai “paru-paru” bumi, tetapi juga mengarah posisi pentingnya terkait permasalahan global, seperti perubahan iklim, global warming, serta berbagai peristiwa bencana alam lainnya.

Krisis di atas, secara umum ditengarai sebagai akibat dari perkembangan kebutuhan manusia yang jauh lebih cepat dan kompleks dengan daripada perkembangan pemahaman dan kesadaran manusia tentang keterbatasan sumberdaya lingkungan serta upaya-upaya dalam pelestariannya, terutama keberadaan hutan. Akibatnya, hutan sebagai ekosistem utama dalam menghadapi permasalahan global di atas mengalami penurunan fungsinya seiring jutaan hektar areanya yang hancur di beberapa negara, terutama di Brazil, Kongo, dan Indonesia. Dari seluruh dampak negatifnya, tentunya hal tersebut merupakan ancaman serius bagi eksistensi manusia di muka bumi ini.

Kerusakan hutan tropis misalnya di Kalimantan awalnya bisa disebabkan banyak hal, misalnya karena pertumbuhan penduduk, kemiskinan, masalah utang luar negeri dan kondisi perekonomian yang buruk. Namun untuk sebagian besar penyebab utamanya karena perluasan lahan pertanian dan perkebunan, pembangunan berbagai proyek swasta besar, serta eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya kayu.

Diperkirakan penebangan hutan berlangsung dengan kecepatan sekitar 1 persen per tahun, atau sekitar 20-40 hektar hutan hilang tiap menit. Keberadaan hutan tropis, termasuk hutan di Kalimantan, terancam oleh dua kegiatan, pertama adanya penebangan secara selektif, terutama untuk menyediakan bahan baku industru kayu (Logs, sawn wood, palywood); kedua adanya penebangan seluruh areal, baik untuk kegiatan pertanian tebar bakar (slash-and-burn agriculture) atau perladangan, membuka perkebunan, peternakan, pertambangan atau industry kayu. Lebih memprihatinkan lagi, hutan yang rusak tidak hanya terjadi pada hutan alam, tetapi hutan lindung yang difungsikan untuk melindungi jenis hayati yang sangat perlu untuk dilindungi untuk menjaga kelestariannya yang hampir punah.

Dalam jangka panjang kerusakan hutan akan berdampak negatif terhadap kehidupan liar (wildlife), perekonomian global dan lokal, mutu kehidupan masyarakat sekitar hutan dan iklim. Bagaimanapun laju deforestasi harus dikendalikan, terlebih jika mengingat hutan Kalimantan secara ekologi dan ekonomi merupakan salah satu yang terpenting di dunia.

Hutan Kalimantan mengandung ribuan spesies burung, reptil dan amfibi. Selain itu merupakan “bank genetik” untuk keperluan pemuliaan tanaman (plant breeding), serta banyak terdapat tumbuhan obat-obatan dan florikultur seperti anggrek. Selain kayu, hutan di Kalimantan juga menghasilkan tengkawang, damar, bambu, minyak kayu putih, terpentin, gondorukem, rotan, sirap, arang, madu, dan sebagainya.

Fungsi ekologi hutan berkaitan dengan isu mengenai pemanasan global dan bocornya lapisan ozon. Bagaimanapun hutan di Kalimantan memberikan kontribusi yang tak sedikit terhadap keseimbangan ekosistem Kalimantan. Seperti melindungi daerah aliran sungai (DAS), menyeimbangkan berbagai siklus unsur hara dan siklus hidrologi, sumber karbon, mengurangi pencemaran udara dan mempengaruhi iklim mikro. Sudah selayaknya di kota-kota yang memiliki unit-unit industri seperti Bontang, Balikpapan, Banjarmasin, dan sebagainya disediakan areal khusus untuk hutan kota.

Menurut laporan FAO tahun 1989, ternyata laju kerusakan hutan di Kalimantan mencapai lebih dari 600 ribu hektar per tahun, dan merupakan yang paling tinggi dibanding pulau-pulau lainnya di Indonesia. Hal tersebut tentu saja patut digaris-bawahi, jangan sampai laju kerusakan tersebut makin tidak terkendali.

Sementara menurut Save Our Borneo (SOB), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan, sekitar Juni 2008 mengungkapkan sekitar 80 persen kerusakan hutan yang terjadi di Kalimantan disebabkan ekspansi sawit oleh perusahaan besar. Sekitar 20 persen karena pertambangan dan area transmigrasi. SOB juga mengungkapkan, berdasarkan prediksi tren 10 tahunan, dari luas Kalimantan yang mencapai 59 juta hektare, laju kerusakan hutan (deforestasi) telah mencapai 864 ribu hektare per tahun atau 2,16%. Kerusakan paling luas terjadi di Kalimantan Tengah, yaitu mencapai 256 ribu hektar per tahun, atau sekitar 2,2 persen

 

Konservasi Hutan sebagai Gerakan Budaya

Efektivitas konservasi hutan sebagai gerakan budaya, bukan terekspresikan dengan kegiatan ekologis kehutanan an sich, tetapi mengarah pada spektrum yang lebih luas, yaitu perubahan nilai, perubahan persepsi dan sikap, perubahan dalam organisasi, dan sebagainya, terutama dalam kaitannya dengan dinamika kehidupan manusia. Sederhananya, gerakan budaya konservasi hutan tersebut memiliki orientasi yang luas serta menghadirkan nilai-nilai ideal yang signifikan dalam rekonstruksi kehidupan manusia dewasa ini secara keseluruhan. Karena itu, konservasi hutan bukan hanya menunjuk pada program dan kegiatan yang bersifat temporal, tetapi harus terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Mengawali gerakan di atas, intensifikasi pemahaman dan kesadaran konservasi hutan harus terus ditumbuhkembangkan kepada seluruh anggota masyarakat secara sistematis dan berkesinambungan, baik dalam lingkup informal, formal, maupun non-formal. Dalam prosesnya, optimalisasi peran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, para pendidik, lembaga swadaya masyarakat dengan bidang terkait, dan sebagainya, menjadi sangat vital terutama sebagai “lokomotif” dalam gerakan budaya konservasi tersebut, khususnya kepada masyarakat sekitar hutan dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Berbagai kampanye dan kegiatan konservasi hutan yang dewasa ini marak dilakukan sebagai langkah solutif melalui penanaman hutan kembali, pembuatan hutan kota, dan penanaman jutaan pohon, dan sebagainya meskipun belum sampai pada level ideal, menunjukkan trend positif dari keberadaan gerakan budaya konservasi di atas. Melalui intensifikasi dan optimalisasi peran dan partisipasi seluruh pihak secara terus-menerus, tidak mustahil konservasi hutan dan seluruh daya dukungnya akan menjadi budaya di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan manusia sebagai makhluk lingkungan tidak pincang, melainkan utuh dan esensial.

 

Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Pelestarian Hutan di Indonesia

Keberadaan nilai-nilai moral ekologis kehutanan di atas dan implementasi praktisnya di atas, tentunya tidak akan optimal tanpa sinergi dengan kebijakan pemerintah terkait pelestarian hutan. Berbagai kasus pembalakan liar, pembukaan lahan hutan untuk daerah pemukiman, ekspansi lahan perkebunan, pertanian, dan sebagainya, tidak dipungkiri merupakan realitas konkrit dari berkurangnya ekosistem hutan di Indonesia, yang secara keseluruhan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang berjalan kurang optimal, baik dalam mendukung pelestarian hutan maupun penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran izin usaha perhutanan. Dalam hal ini, lemahnya pengawasan terhadap industri kayu, alih guna hutan sebagai lahan pertanian, perkebunan dan sebagainya, menyebabkan banyak lahan yang notabene adalah hutan, menjadi terlantar dan rusak, tanpa diimbangi dengan upaya penanaman pohon kembali.

Sementara itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha belum berjalan secara ideal, baik karena lemahnya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum maupun disebabkan oleh keberadaan oknum-oknum yang lebih mementingkan diri sendiri. Apalagi sistem otonomi daerah yang secara tidak langsung menuntut pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Pada konteks ini adalah pendapatan melalui eksplorasi sumberdaya hutan. Karena itu, kebijakan yang ramah terhadap kelestarian hutan menjadi hal penting dari seluruh gerak pembangunan di Indonesia.

Berkaitan dengan hal di atas, keberadaan kebijakan Moratorium Hutan, yakni penghentian perizinan penebangan hutan merupakan salah satu upaya pemerintah yang harus diapresiasi secara positif. Di samping sebagai langkah strategis dalam pelestarian hutan dan sumberdayanya yang tersisa, hal tersebut juga menjadi penting dalam revitalisasi hutan Indonesia, sekaligus untuk memperbaiki citra Indonesia di dunia Internasional terkait kondisi hutan serta menjadi kontribusi solutif terhadap permasalahan global dewasa ini.

Upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (konservasi sumberdaya alam) merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hal tersebut juga ditegaskan dalam UU Nomor 32/2009 dinyatakan bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan akibat eksplorasi sumberdaya alam. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup memadai, namun demikian di dalam pelaksanaannya, termasuk dalam pengawasan, pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini sangat terkait dengan niat baik pemerintah termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya agar prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dapat terselenggara dengan baik.

Pelestarian hutan sebagai orientasi dalam pembangunan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari partisipasi aktif seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan prinsip pemanfaatan hutan dan seluruh sumberdaya-nya mengarah pada kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pemanfaatan hutan harus sejalan dengan upaya demokratisasi, penegakan hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.

Secara umum, partisipasi masyarakat dalam pelestarian setidaknya menunjuk pada dua arah, yaitu pertama, pengelolaan hutan dan sumberdaya-nya. Dalam hal ini, kita optimis bahwa masyarakat Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian hutan. Berbagai bentuk kegiatan konservasi hutan, penanaman jutaan pohon, serta konstruksi kearifan lokal masyarakat sekitar hutan menjadi bukti konkrit dari hal tersebut. Dengan keberadaan kebijakan pemerintah yang memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan hutan, tentunya hal tersebut akan semakin positif dalam upaya pelestariannya.

Kedua, pengawasan terhadap berbagai tindakan pengrusakan hutan. Sebagai kelanjutan dari point pertama, peran masyarakat dalam pengawasan ini diarahkan untuk mencegah berbagai tindakan yang dapat merusak hutan dan sumberdayanya. Dengan pemberdayaan masyarakat terhadap akses sistem penegakan hukum terkait pelestarian hutan, maka segala upaya yang dapat merusak hutan dapat terdeteksi sejak dini dalam sifatnya yang prosedural.

Sebagai penutup, tentunya seluruh upaya diatas membutuhkan komplementasi sinergis antara kesadaran dan peran masyarakat, kebijakan pemerintah, dan penegakan hukum. Dengan harmonisasi faktor-faktor di atas, maka konstruksi budaya konservasi hutan menjadi utuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s